2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
6. Keputusan Mentri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 178 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya Masa Bhakti 2011-2014.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
6. Keputusan Mentri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 178 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya Masa Bhakti 2011-2014.
0 komentar:
Posting Komentar